Siswanto Laoli : DID Diduga Menjadi Lahan Korupsi Yang di Kelola Dinas Ketahanan Pangan

Jejakkasus.info l Nias – Gunung Sitoli, Pegiat anti korupsi di wilayah kota Gunungsitoli mengatakan, bahwa bagian dana transfer dari pusat kerekening pemerintah pemerintah kota gunungsitoli yang dimaksud dengan Dana Insentif Daerah (DID) mencapai kurang lebih Rp.11.429.968.552 (sebelas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) dalam perubahan APBD 2022, ujar siswanto laoli.

Dana insentif daerah (DID) beberapa organisasi perangkat daerah mengelola dana tersebut pada masa P-APBD tahun anggaran 2022.

Walikota Gunungsitoli memperuntukan dana tersebut dengan alokasi Dinas ketahanan pangan dan pertanian kota Gunungsitoli sebesar Rp.3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta rupiah) yang akan di gunakan pada pembangunan jalan usaha tani (JUT) di kecamatan Gunungsitoli selatan, di kecamatan Gunungsitoli Utara dan Kecamatan Alooa, jelas siswanto laoli.

Dinas pertanian yang mengelola Dana Insentif Daerah (DID) diketahui sangat ambisius sehingga, Pengguna anggaran (PA) dan PPK malah ambisius dan diduga mencari keuntungan atas pengelolaan DID pada pembangunan jalan usaha tani, beber siswanto laoli.

Tambahnya, pada pembangunan jalan usaha tani yang anggarannya berasal dari DID diduga tidak sesuai ketentuan, pihak dinas disinyalir dengan sengaja menyuruh masyarakat untuk membangun jalan usaha tani tanpa prosedur lelang yang semestinya pekerjaan tersebut harus sesuai dengan perpres nomor 16 tahun 2018 tentang penyediaan barang/jasa pemerintah, tegas siswanto laoli.

Akibat dari sebuah kepentingan pihak pengelola DID, pengguna anggaran dan PPK diduga mengkangkangi peraturan presiden nomor 16 tahun 2018. Serta diduga melanggar undang-undang nomor 31 tahun 1999 dimana pada pasal 1 butir 8 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang persekongkolan atau konspirasi usaha, ucap siswanto laoli.

Masih penjelasannya, bahwa pihaknya telah mengingatkan dinas ketahanan pangan dan dinas pertanian pemerintah kota Gunungsitoli untuk menghentikan pekerjaan tersebut, dan meminta agar pengguna anggaran dan PPK tidak membayarkan pekerjaan itu kepada kontraktor yang diarahkan oleh pihak dinas, pinta siswanto laoli.

Bila pihak dinas tidak akan mendengar apa yang kita sudah sampaikan sesuai dengan temuan kita di lapangan, dalam waktu dekat kami akan melaporkan hal ini secara resmi ke pihak penegak hukum. ancam siswanto laoli.

Ketika di konfirmasi hal ini kepada Dermawan Zagoto sebagai Plt.Kadis ketahanan pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, masih belum memberikan klarifikasi kepada awak media.demikin juga ketika dikonfirmasi kepada Anemala Zebua selaku PPK pada pembangunan jalan usaha tani (JUT) hingga sampai berita ini di turunkan masih belum ada tanggapan.

(TZ)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *