Skandal Korupsi di Kementerian PUPR: Modus Penipuan Proyek Terbongkar

Jakarta,–Jejakkasus.info

Skandal besar mengguncang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setelah terkuaknya dugaan penipuan dalam pemberian proyek konstruksi. Kasus ini mengemuka setelah Reisya Puruhita, seorang calo di kementerian tersebut, diduga terlibat dalam skema mengarahkan proyek-proyek kepada pihak-pihak tertentu dengan dalih janji kerja yang tidak jelas.
Menurut laporan yang kami terima, Reisya Puruhita bersama seorang yang mengaku sebagai staf presiden dengan nama Alex, telah mengajukan permohonan anggaran proyek fiktif senilai Rp 30 juta untuk setiap kegiatan satu titik, seperti pembangunan jalan desa, MCK, dan sumur bor. Mereka menjanjikan kepada kontraktor bahwa proyek-proyek ini akan disetujui dan dapat dilaksanakan pada tahun 2023 yang lalu.

Korban dalam kasus ini, termasuk Wagiman dan rekannya dari pihak pemborong, dikelabui dengan dokumen palsu yang diserahkan oleh Alex untuk pengajuan pencairan dana proyek melalui Bank Mandiri. Semua proses administrasi ini ternyata hanyalah modus untuk memperoleh uang secara tidak sah.

Kejadian mencuat saat Wagiman dan rekan-rekannya diminta bertemu dengan seorang konsultan di Tangerang bernama Taswyp Sako. Taswyp Sako menjanjikan bantuan dalam merealisasikan proyek-proyek tersebut dengan meminta uang tambahan untuk proses administrasi dan pemberkasan. Namun, setelah penelusuran lebih lanjut, ternyata Taswyp Sako juga terlibat dalam jaringan penipuan yang melibatkan Reisya Puruhita dan Alex, ucap wagiman kepada media Rabu,10/7/2024.

Ketika dihubungi untuk konfirmasi, Reisya Puruhita tidak merespons melalui nomor WhatsApp pribadinya yang aktif 0813-1170-99xx, sedangkan Alex melalui nomor whatshap 0813-1124-44xx hanya memberikan janji-janji untuk menyelesaikan masalah jika bertemu secara langsung. Sementara itu, Taswyp Sako saat di konfirmasi oleh media dengan nomor whatshap 0812-8900-31xx berjanji untuk membantu menurunkan berita yang sedang berkembang dan memfasilitasi proses proyek, namun semua janji tersebut ternyata hanya upaya untuk menipu lebih banyak korban.
Pihak berwajib kini telah mengambil tindakan tegas terkait kasus ini dan mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap modus penipuan semacam ini yang mengatasnamakan proyek-proyek pemerintah. Kasus ini menunjukkan bahwa transparansi dan integritas dalam pengelolaan proyek publik menjadi sangat penting untuk mencegah praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Terus pantau perkembangan berita ini untuk informasi lebih lanjut mengenai pengungkapan skandal korupsi di sektor PUPR.

Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *