Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Alokasi & HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Bondowoso

Berita – Jejakkasus.info | Bondowoso – Menindak lanjuti Peraturan Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi disektor pertanian Pemkab Bondowoso.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Bambang Sukwanto selaku ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pertisida (KP3) menjelaskan, sosialisasi tata kelola pupuk bersubsidi. Karena menyangkut dan berdampak kepada para petani maka ini perlu sisosialisasikan. “Pupuk bersubsidi memang perlu disosialisasikan karena ada perubahan, bukan hanya komoditas jenisnya saja tetapi juga dampaknya. Sesuai dengan Permentan nomor 10 tahun 2022 ini ada perubahan dan perubahan-perubahan ini harus diketahui oleh semua stakeholder yang berkaitan dengan pengguna pupuk, terutama pupuk bersubsidi sehingga tidak ada penyimpangan, “jelasnya. Jumat (18/11/2022) di Shaba Bina Praja 1 Pemkab Bondowoso.

Dikatakannya, bahwa inti alasannya dikeluarkannya perubahan Permentan ini adalah karena kesulitan mendapatkan bahan baku. Bahan bakunya semakin mahal walaupun sekarang bahan baku pupuk bersibsudi menurun. Akan tetapi tetap saja mahal dibandingkan dalam kondusi normal, kondisi normal yang dimaksud adalah pandemi covid tidak ada. Situasi geo politik yang aman-aman saja stabil, situasi perekonomian nyaman-nyaman saja. Namun harus tetap mengacu pada aturan-aturan yang ada, tidak boleh melebihi dari HET, “terangnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso Hendri Widotono menyampaikan, bahwa sosialisasi tersebit perlu dilakukan karrna ada perubahan. “Bedanya permentan yang lama dengan permentan yang baruialah, Permentan nomor 41 tahun 2021 adalah tentang pupuk bersubsidi tahun 2022 dan permentan nomor 10 tahun 2022 adalah separuh akhir dari tahun 2022, “katanya.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa dalam permentan nomor 41 tahun 2021 yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi adalah usaha tani dibidang tanaman pangan, Holtikultura, Perkebunan dan peternakan drngan luas maksimal 2 hektar yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dlam e-RDKK yang integrasi dengan Simluhtan. ”
Hampir semua  yang dupayakan boleh mendapatkan pupuk bersubsidi dengan catatan luas areal sawah tidak lebih dari 2 hektar, “paparnya.

Perubahan yang mendasar lanjut Hendri, dari PP yang baru tersebut adalah yang mendapat pupuk bersubsidi yaitu usaha tani dibidang tanaman pangan dengan komoditas tanaman jagung, padi dan kedelai. “Untuk holtikultura yaitu cabai, bawang merah dan putih, untuk sub sektor perkebunan tebu kopi dan kakao dengan luas tanam maksimal 2 hektar, syarat yang sama dengan yang lama e-RDKK tetap harus dibuat tetapi tidak menjadi standart penghitungan pokok dalam pupuk.bersubsidi, “ujarnya.

Dari 70 komoditas hanya 9 komoditas diantaranya, padi, jagung, kedelai cabai, bawang merah dan putih, tebu, kopi dan kakao. “Jenis pupuk subsidi yang tadinya ada 6 diantaranya, Urea, PTSP, SP36, NPK, ZA,
Pupuk organik dan masih banyak lagi. Sekarang dikecilkan menjadi 2 yaotu NPK dan Urea, “pungkasnya.

Perlu diketahui, mekanisme penetapan alokasi. Jadi alokasi pupuk sekarang top down, mulai dari penetapan alokasi per-Provinsi melalui keputusan Menteri Pertanian, jatah per-Provinsi membagi per-Kabupaten/kota. Pembagian per-Kabupaten di break down melalui SK Bupati/walikota, per-Kecamatan dan per-petani. “Yang menjadi dasar lagi adalah penyerapan pupuk subsidi pada periode sebelumnya yang menjadi otoritas kewenangan membagi pupuk subsidi, kita informasikan ke kios pengecer dan petani. Ini harus terbuka karena setiap petani harus tau berapa jatahnya, pembagiannya proporsi luas lahan. 9 komoditi tersebut database petani dalam Simluhtan dan ketersediaan anggaran, pupuk subsidi ini jatah untuk para petani tidak sama dengan yang ada di e-RDKK, “tegasnya.

Intinya, sosialisasi tersebut dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Permentan nomor 10 tahun 2022 yang memberikan pembatasan komoditas dan pupuk . Diantaranya.

 

yang dihapuskan adalah Komoditas ubi kayu yang merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Bondowoso.

Dalam sosialisasi tersebut juga di sampaikan tetang sistem informasi rencana difinitif kebutuhan petani dan perekam wajah petani penerima bantuan pupuk bersubsidi SIBUTA PERAWAT SUSI”.

Sosialisasi tersebut dihadiri kurang lebih 150 orang dari unsur Camat se-kabupaten Bondowoso, perwakilan kepala Desa dan Distributor kios pupuk. (yus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *