Tak Hadir Digelar Perkara, Kuasa Hukum PT BSP: PT BA Tak Hormati Institusi Kepolisian

Pekanbaru l Jejakkasus.info – Kasus saling lapor antara PT Bumi Siak Pusako (PT BSP) dengan PT Brahmakerta Adiwira (PT BA) memasuki babak gelar perkara oleh penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Riau.

Kedua belah pihak saling melaporkan perusahaan. PT BSP dilaporkan terkait dugaan penipuan pemutusan kerja sepihak terhadap PT BA.

Sedangkan PT BA, dilaporkan karena menduduki lahan PT BSP usai diputuskan kontraknya.

Namun saat akan melakukan gelar perkara bersama penyidik Polda Riau pada Senin, 13 Juni 2022, pihak PT BA tidak memenuhi panggilan yang telah dilayangkan oleh penyidik Polda Riau. Padahal, mereka sudah menerima surat gelar perkara tersebut.

Menurut Kuasa Hukum PT BSP, Denny Azani B Latief bersama Ilhamdi Taufik dan Al Hendri Tanjung, PT BA yang telah melaporkan PT BSP terkait dugaan penipuan, tidak serius dalam kasus ini.

“Dengan ketidakhadiran mereka, kita ambil kesimpulan, mereka tidak bersungguh-sungguh atas laporannya. Kita menyimpulkan atas tidak hadir mereka berarti PT BA tidak menghormati institusi kepolisian dalam hal ini Polda Riau,” ujar Kuasa hukum PT BSP, Denny Azani B Latief, Senin, 13 Juni 2022.

Padahal kuasa hukum PT BSP berharap dapat keterangan dari pihak PT BA saat akan dilakukan gelar perkara oleh penyidik Polda Riau.

“Mereka melaporkan kita atas penipuan, saat gelar perkara mereka tidak hadir, semua unsur, penyidik kedua belah pihak, Propam dan pihak PT BSP hadir. Namun, PT Brahmakerta tidak hadir, meskipun begitu gelar perkara tetap dilanjutkan,” terang Denny.

Padahal pihak PT BSP sudah hadir di Mapolda pukul 09.00 WIB. Terkait apakah akan dilakukan gelar perkara lanjutan atau tidak, Ilhamdi mengatakan seharusnya satu kali dan tidak diulang ulang.

“Jika kami dipanggil kami akan datang, kita berharap ini gelar perkara yang terakhir dan tidak ada lagi gelar perkara selanjutnya,” kata dia.

“Harusnya gelar perkara ini satu kali dan tidak diulang-ulang, PT BSP sangat berharap kedatangan pelapor (PT BA) biar masyarakat mengetahui apa persoalannya, namun mereka menolak hadir,” tutupnya

Di tempat yang sama, Al Hendri Tanjung mengatakan akan terus mengawal kasus ini dan berharap masing-masing pihak harus hadir.

“Masing-masing pihak terkait harus datang. Saya sebagai PH mempunyai kewajiban untuk mengawal terus kasus ini,” pungkasnya. (Marbun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *