Tindakan Ating Jubaedi Setelah Menerima Temuan Audit Irda

by -794 views

Jejakkasus.info | Provinsi Jabar – Kabupaten Subang – Sebagai Ketua Tim Fasilitasi, Sekretaris Camat (Sekmat), Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Ating Jubaedi mempunyai rasa tanggung jawab atas tugasnya untuk mensosialisasikan sebelum turunnya anggaran kesetiap desa, khususnya wilayah Kecamatan Pagaden yang berjumlah 10 desa, itu diterangkan Ating saat Tim 9 Jejak Kasus Subang mempertanyakan mekanisme tentang anggaran, Rabu (10/4/2019).

“Kita Tim Fasilitasi dibekali ilmu atau tatanan sebelum turunnya anggaran, kita juga punya bahan ajuan anggaran dari kabupaten untuk disosialisasikan, seperti contoh bundelan ini tentang pengajuan Dana Desa (DD) untuk sekarang ini,” terangnya.

Adapun temuan dugaan penyimpangan pengalokasian atau penerapan anggaran hasil audit pada tanggal 26 Eebruari 2019, dari temuan Inspektorat Daerah (Irda) hampir semua dari total 10 jumlah desa yang ada di Kecamatan Pagaden bermasalah, sesuai dengan rincian perdesa, ada 3 desa yaitu Desa Jabong, Gembor dan Gunung Sari yang tidak terpanggil melalui surat Dinas Pemerintahan Desa (Dispemdes) selebihnya dari 7 desa semua bermasalah hingga ada surat panggilan Dispemdes.

Menurut Ating setelah adanya audit, Irda
memberikan jangka waktu selama 60 hari tertanggal audit, pihak desa harus ada pembenahan ataupun penyelesaian sisa anggaran yang harus dikembalikan ke kas desa.

“Setelah saya ada tembusan tentang temuan Irda dan memberikan batas waktu selama 60 hari, saya terus memanggil para Kepala Desa (Kades), baik Kades baru ataupun mantan Kades untuk segera menyelesaikan temuan hasil audit Irda melalui surat resmi,” paparnya.

Selanjutnya Ating menjelaskan ada beberapa desa yang telah saya panggil secara bertahap, seperti Desa Neglasari sekarang masih bertahap mengembalikan ke kas desa sebesar Rp85 juta, terlihat dari transfer ke Bank BJB, Mantan Desa Kamarung yang harus mengembalikan fasilitas desa yang belum dikembalikan.”Semua itu harus secepatnya, karena saya sebagai Tim Fasilitasi akan terbawa masalah seandainya tidak selesai dari batas waktu 60 hari,” jelasnya.

Untuk mencegah terjadinya temuan seperti yang sudah sudah, sebagai Sekmat sekaligus Ketua Tim Fasilitasi, Ating akan lebih ekstra hati-hati, sehingga giat Rapat Minggonan pada Rabu merupakan bentuk sosialisasi untuk pengamanan Anggaran Dana Desa (ADD) dan DD.

“Sebagai antisipasi pengamanan karena saya sebagai Tim Fasilitasi yang menandatangani (paraf) pengajuan. Saya harus benar mencocokan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), supaya lebih tertib lagi karena saya sangat perduli terhadap para Kades bilamana tersangkut hukum,” pungkasnya.

Laporan: Tim 9 Jejak Kasus Subang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *