SEMARANG | jejakkasus.info – Kekecewaan terhadap kepemimpinan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, terus mengemuka. Sejumlah tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan (ormas), komunitas, hingga para pedagang menyuarakan kritik terhadap sikap wali kota yang dinilai tertutup dan minim komunikasi dengan masyarakat.
Sorotan tajam ini disampaikan oleh Wahyudi, dari Lembaga Investigasi Negara (LIN), dalam pernyataan resminya pada Rabu, 24 September 2025. Ia menilai wali kota tidak menunjukkan keterbukaan terhadap aspirasi warga maupun tokoh masyarakat.
“Wali Kota Agustina Wilujeng Pramestuti sulit dihubungi, sulit ditemui, dan tidak respon maupun membuka ruang komunikasi bagi masyarakat. Sikap tertutup ini telah memicu kekecewaan Masyarakat luas dari berbagai kalangan,” Tegas Wahyudi.
Wahyudi juga menyoroti bahwa berbagai permohonan audiensi dan silaturahmi yang diajukan oleh elemen masyarakat sejak beberapa bulan terakhir, termasuk dari Persatuan Ormas Se Kota Semarang yang tergabung di Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu (FKSB), sampai 3 bulan an belum mendapatkan tanggapan sama sekali dari pihak Pemerintah Kota Semarang maupun dari Walikota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti
Hal senada disampaikan Handoyo, Bendahara FKSB, saat menghadiri audiensi dengan Ketua DPRD Kota Semarang. Dalam kesempatan tersebut, ia membacakan unggahan media sosial dari tokoh agama sekaligus Dewan Penasehat FKSB, Achmad Robani Albar, yang secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti
“Apa salah dan dosa saya? Wali kota aneh, di-WA tidak dibalas, tidak ada respons. Sangat berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya,” kutip Handoyo saat membacakan keluhan Robani Albar
Lebih lanjut, Wahyudi menekankan bahwa komunikasi antara kepala daerah dan masyarakat adalah fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang sehat, terbuka, dan dipercaya publik yang diharapkan Masyarakat luas
“Kami tidak mencari kegaduhan. Tapi jika suara rakyat/masyarakat terus diabaikan, jarak antara pemerintah dan masyarakat akan semakin lebar. Ini berpotensi memicu ketegangan sosial. Wali kota seharusnya tidak anti terhadap rakyat, justru harus lebih terbuka dan dekat dengan warganya,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan Rabu,24 September 2025, belum ada pernyataan atau respons resmi dari pihak Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, terkait keluhan berbagai tokoh masyarakat maupun surat permohonan audiensi yang telah dikirimkan sejak tiga bulan terakhir.
Sementara itu, DPRD Kota Semarang juga belum memberikan tanggapan resmi, namun dijadwalkan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak eksekutif dalam waktu dekat untuk membahas persoalan ini secara terbuka.
Kondisi ini menjadi perhatian serius, mengingat peran kepala daerah adalah sebagai pelayan publik yang semestinya hadir, terbuka, dan responsif terhadap kritik maupun aspirasi warganya.
(Tim Khusus | Media Saber Pungli.Com | Jawa Tengah & DIY – Melaporkan)