Berita – Jejakkasus.info | Bondowoso – Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Bondowoso mendapatkan beberapa prestasi pada tahun 2022 terlebih dengan status Unesco Global Geopark (UGG).
Namun, pada tahun anggaran 2023 saat ini, Komisi lll DPRD Bondowoso merasa heran karena Disparbudpora justru mendapat alokasi anggaran sangat minim.
Sutriyono Ketua Komisi III usai Kunker bersama Disparbudpora Bondowoso menyatakan, sangat menyayangkan anggaran pengembangan pariwisata di 2023 tidak ada. “Padahal sebelumnya sudah disepakati dalam Kebijakan Umum Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPPAS),” jelasnya.(18/01/2023).
Namun, kata Sutriyono hilang di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, dia meminta Kepala Disparbudpora untuk mencari jalan lain. “Cari CSR, pendanaan dari sektor perbankan, kemudian dukungan perguruan tinggi dan kelompok peduli pariwisata lainnya,” ujarnya.
Sutriyono menyebutkan, padahal hasil berkembangnya pariwisata terbukti dengan Mall, Hotel dan tempat perbelanjaan yang mulai tumbuh, namun tidak dibarengi dukungan dari pemerintah setempat. “Jangan salahkan kota sebelah (Banyuwangi) yang lebih moncer,” sesalnya.
Sutriyono juga menegaskan, pada 2023 ini harus ada perubahan Peraturan Bupati (Perbup) penjabaran. Tentunya yang tidak bertentangan dengan aturan perundang undangan.
Untuk menentukan pembangunan prioritas yang akan dijalankan. Salah satunya bertujuan untuk mempertahankan status UGG. “Rubah Perbup itu, anggaran prioritas ya diprioritaskan, yang perlu digeser ya digeser, anggaran untuk Pariwisata dan UGG harus tetap masuk karena multi player efeknya sangat terasa,” tegasnya.
Sementara itu Kreisna anggota Komisi III DPRD Bondowoso, senada dengan Sutriyono. Ia menjelaskan, apa yang disampaikan ketua komisi itu sudah dikaji bersama merupakan nuansa batin dari komisi III. “Karena di KUPPAS itu sudah dibicarakan sudah tuntas, dan perhatian kita di sektor pariwisata itu memang harus bersamaan dengan pulihnya kondisi masyarakat setelah era pandemi. Ini kan tidak seimbang, tidak sejalan dengan perbaikan ekonomi ketika lagi pulih ternyata pariwisata yang seharusnya disiapkan. Justru tidak sama sekali tidak disiapkan,” ujarnya.
Kreisna juga mengatakan, kita harus tetap optimis di APBD pemerintah bisa memberikan perhatian yang lebih kepada sektor pariwisata. “Bukan hanya soal pandemi yang sudah pulih kondisi ekonomi, tetapi target RPJMD itu memang harus tercapai. Itu harga mati karena RPJMD kita sudah di review, target-target yang semula itu tinggi sudah diturunkan, lah ini kok tidak didukung dengan anggaran yang memadai tidak sesuai KUPPAS yang kita bahas,” ungkapnya.
Ditambahkan, keterbatasan anggaran itu seharusnya dengan yang di prioritaskan lebih dahulu, salah satunya adalah sektor pariwisata. “Komisi III sudah memperjuangkan dalam badan anggaran sudah disampaikan, ada relokasi kecocokan antara angka yang ada di RPPJMD, KUPPAS dan di APBD. Tapi kenyataannya jauh panggang dari ap,” pungkasnya. (Yus)
